PEKANBARU (Mataaura.com) – Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia menggandeng Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPD PATRI) Riau dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dan beberapa Disnakertrans Kabupaten dalam Rapat Pembahasan Penyusunan Policy Paper Model Transformasi Transmigrasi untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Rapat strategis tersebut digelar pada Senin, 27 Oktober 2026 bertempat di Aula BPPMT Pekanbaru Provinsi Riau. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan model baru transmigrasi yang tidak lagi dipandang sekadar program perpindahan penduduk, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi kawasan.
Sebagai narasumber dalam Rapat ini dihadiri oleh Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Ketua Umum DPD PATRI Riau, Mashuri, S.T.,M.T, Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Sijunjung, Ir. Aris Ahmad Risadi, M.M.,M.Si, Peneliti Institute for Rural Investment Business and Economic Study Universitas Trilogi, Drs. Agung R. Kurniawan, MAP, Praktisi dan Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Andi Kriarmoni, S.E.,S.IP.,M.E., Praktisi dan Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Rapat ini juga dihadiri oleh Ahmad Syahir, S.H.I.,M.H., Kepala BPPMT Pekanbaru, Nidya Abidari, S.Si., Penata Layanan Operasional pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Wahyu Tri Wibowo, S.I.Kom., Penata Layanan Operasional pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi, Fauzan Ghazi Alauddin, S.E.,M.Sc., Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Drs. Adityawarman Darudono, Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Perwakilan dari Disnaker Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Disnakertrans Kabupaten Bengkalis, Syukron Aljabari, M.Pd., Sekretaris Umum DPD PATRI Riau, dan seluruh staf BPPMT Pekanbaru. Diskusi berlangsung dalam format Focus Group Discussion (FGD) dengan suasana partisipatif dan konstruktif yang dimoderatori oleh Drs. Adityawarman Darudono.
Dalam pembahasan, mengemuka kesepakatan bahwa transformasi transmigrasi harus menjawab tantangan zaman. Kawasan transmigrasi di Riau didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi soal membuka lahan dan mengirim warga. Ini tentang bagaimana kawasan transmigrasi menjadi episentrum ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mensejahterakan baik warga transmigran maupun masyarakat lokal di sekitarnya,” ujar Kepala BPPMT Pekanbaru dalam forum tersebut.
Ada tiga pilar utama yang dibahas dalam policy paper ini:
1. Inklusif: Model ekonomi yang melibatkan warga transmigran yang telah sukses, masyarakat lokal, UMKM, dan generasi muda transmigran agar tidak terjadi kesenjangan.
2. Berkelanjutan: Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal unggulan Riau, seperti perkebunan terintegrasi, hilirisasi komoditas, ekonomi kreatif, dan pertanian modern yang ramah lingkungan.
3. Kolaboratif: Sinergi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi warga transmigran seperti PATRI, dunia usaha, dan akademisi.
Ketua DPD PATRI Riau yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik pelibatan PATRI secara langsung dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat.
“Kami di PATRI Riau sangat mengapresiasi Kementerian Transmigrasi. Kami adalah pejuang dan pelaku adanya program transmigrasi, kami tahu persis di lapangan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Policy paper ini harus menjadi jembatan agar anak-anak transmigran tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek penggerak ekonomi di kawasan transmigrasi,” ungkap Ketua Umum DPD PATRI Riau.
Sementara itu, pihak Disnakertrans Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menjadikan Riau sebagai model percontohan transformasi transmigrasi nasional.
Hasil dari rapat pembahasan ini akan dirumuskan menjadi dokumen Policy Paper resmi yang akan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Menteri Transmigrasi RI dalam mengembangkan 100 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Riau.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai simbol komitmen bersama untuk mengawal transformasi transmigrasi yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.***
