PEKANBARU (Mataaura.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto mendorong keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
Satu diantara langkah yang disiapkan Plt Gubri SF Hariyanto adalah mewajibkan pejabat Pemprov Riau menanam cabai di rumah masing-masing.
Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan produksi komoditas pangan cabai yang selama ini turut memengaruhi inflasi daerah.
Karena itu, Plt Gubri berencana menjadikan aktivitas menanam cabai sebagai salah satu persyaratan khusus bagi pejabat eselon I, II, III dan IV yang mengajukan kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong gerakan menanam cabai secara masif di lingkungan pemerintahan daerah.
Sebagai contoh, Plt Gubri juga telah melakukan hal sama dengan melakukan penanaman cabai dan timun di kebun. Bahkan, dalam waktu sekitar dua minggu ke depan, tanaman tersebut diperkirakan sudah memasuki masa panen dengan hasil yang cukup banyak.
“Alhamdulillah, mungkin dua minggu lagi saya akan panen lebih kurang 2 ton cabai dan timun pun ikut panen juga.
Untuk itu seluruh pejabat Eselon II dan III, wajib menanam cabai. Bayangkan, satu batang tanaman cabai minimal bisa menghasilkan 2 hingga 2,5 kilo,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Pekanbaru, Senin (16/11/2026).
Plt Gubri menjelaskan, jika seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Riau menjalankan gerakan tersebut, potensi produksi cabai yang dihasilkan secara bersama akan cukup besar.
Jumlah cabai yang ditanam setiap pejabat dapat diakumulasikan menjadi produksi pangan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat.
“Berapa banyak jumlah pejabat eselon kita, kalau setiap mereka melakukannya artinya sudah berton-ton hasil panen yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Untuk memastikan gerakan tersebut berjalan, Plt Gubri SF Hariyanto menyampaikan rencana menjadikan kewajiban menanam cabai sebagai persyaratan administrasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
Dengan demikian, setiap pejabat diminta menunjukkan bukti bahwa mereka telah melaksanakan kegiatan penanaman di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Maka dari itu, ini akan kita jadikan suatu kewajiban khusus syarat untuk kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala bagi pejabat eselon I, II, III dan IV. Nantinya, harus melampirkan foto tanaman cabai di rumah masing-masing, nanti dicek di rumahnya masing-masing,” tegasnya.
Plt Gubri bahkan menegaskan bahwa pejabat yang tidak melampirkan bukti penanaman tersebut berpotensi mengalami penundaan proses kenaikan pangkat.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemprov Riau akan menyiapkan bibit cabai melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau.
“Setuju ya? Kalau tidak dilampirkan, kenaikan pangkatnya kita tunda. Nanti bibitnya wajib diberikan oleh Dinas PTPH Riau dan akan kita siapkan anggaran upah pembibitannya,” ujar SF Hariyanto.
Menurutnya, penyediaan bibit dan dukungan pembibitan menjadi bagian penting agar gerakan tersebut tidak berhenti sebatas imbauan.
Dengan adanya dukungan pemerintah, para pejabat diharapkan dapat menjalankan penanaman cabai secara konsisten hingga menghasilkan panen.
Plt Gubri SF Hariyanto juga mengingatkan bahwa persoalan ketergantungan pasokan cabai dari luar daerah perlu menjadi perhatian bersama. Ia menilai, Riau harus mampu meningkatkan kemampuan produksi pangan sendiri, terutama untuk komoditas yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas harga dan inflasi daerah.
“Sebenarnya, menanam cabai itu gampang. Persoalannya hanya mau atau tidak. Maka dari itu, hari ini kita canangkan gerakan tanam cabai di pekarangan.
Kita ini harusnya malu urusan cabai saja sampai kalah, bagaimana dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus saling bekerja sama,” tutupnya.
Untuk mensukseskan kebijakan, dalam waktu dekat Plt Gubri SF Hariyanto akan menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Riau terkait gerakan menanam cabai di perkarangan rumah bagi ASN Pemprov Riau.***dre



