Pangdam XIX/TT Dukung Penertiban Aset PT. GSL dan Pencabutan Izin RAPP, Perusahaan Hormati Keputusan Pemerintah

PEKANBARU (Mataaura.com) – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), mengambil alih aset PT. Gemilang Sawit Lestari (GSL) serta mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Jum’at (20/11/2007)

Langkah tegas pemerintah menertibkan penguasaan kawasan hutan di Provinsi Riau tersebut mendapat dukungan dari jajaran TNI AD, khususnya, Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Dukungan tersebut disampaikan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo melalui Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, usai mewakili Pangdam dalam kegiatan penertiban bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Totok, langkah penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari upaya negara menyelamatkan aset, mengembalikan fungsi ekologis hutan, sekaligus melindungi kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi habitat gajah Sumatera.

“TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam penertiban kawasan hutan melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal sehingga kawasan hutan kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat maupun negara.

Dalam penertiban tersebut, pemerintah mengambil dua langkah penting terhadap perusahaan yang beroperasi di Riau.

Pertama, mencabut PBPH PT. RAPP dengan luas areal perizinan mencapai 338.536 hektare. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Kedua, pemerintah mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit PT. GSL seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah persoalan dalam pemanfaatan kawasan hutan, di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan petugas di lapangan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan, tetapi juga menyangkut perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki peran penting bagi kelestarian habitat gajah Sumatera.

“Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan Satgas PKH terhadap sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan,” kata Barita.

Khusus PT. GSL, Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik dan kebun sawit perusahaan.

Dengan pencabutan izin PT. RAPP, seluruh kegiatan dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan tetap berlaku.

Di sisi lain, PT. RAPP menyatakan menghormati kewenangan dan keputusan pemerintah terkait pencabutan izin konsesi kehutanan tersebut.

Namun, perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut sebagai dasar untuk menentukan langkah berikutnya.

Communications Manager PT. RAPP, Budhi Firmansyah, mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait,” kata Budhi, Jum’at (20/11/2026).

Ia menegaskan, setelah menerima pemberitahuan resmi, perusahaan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang berlaku.

Di tengah perkembangan tersebut, Budhi menyebut perhatian utama perusahaan saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat, karyawan, kontraktor, pemasok, serta mitra usaha yang selama ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional RAPP.

Menurut data yang disampaikan perusahaan, PT. RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang maupun jasa.

Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya yang dikutip perusahaan, aktivitas operasional tersebut diperkirakan turut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Budhi juga menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan selama lebih dari tiga dekade telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah, termasuk pertumbuhan Pangkalan Kerinci yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Pada periode 2016 hingga 2025, perusahaan mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

Selain itu, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, RAPP mengaku telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain mencakup penanganan stunting di 138 desa serta dukungan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Tidak hanya menyoroti kontribusi ekonomi, RAPP juga menyampaikan sejumlah program yang diklaim telah dijalankan dalam bidang perlindungan lingkungan.

Budhi mengatakan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab menjadi bagian dari kebijakan operasional perusahaan. RAPP bersama Grup APRIL mengklaim turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program Restorasi Ekosistem Riau (RER) untuk pemulihan ekosistem gambut.

Perusahaan juga menyebut telah menjalankan Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) sejak 2014 dengan melibatkan lebih dari 40 desa. Program tersebut diklaim berhasil membantu menekan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas desa peserta.

Di sektor industri, RAPP bersama Grup APRIL memproduksi berbagai produk berbasis serat yang dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Perusahaan menyebut lebih dari 85 persen produksinya dipasarkan ke luar negeri.

“PT. RAPP tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan,” tutup Budhi.

Penertiban kawasan hutan terhadap PT. RAPP dan PT. GSL menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan pemanfaatan kawasan hutan di Riau.

Di satu sisi, pemerintah menegaskan penertiban dilakukan berdasarkan temuan Satgas PKH dan bertujuan mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menyelamatkan aset negara.

Di sisi lain, PT. RAPP menyatakan menghormati keputusan tersebut, sembari menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Perkembangan selanjutnya menjadi perhatian, terutama terkait pelaksanaan pencabutan izin, pemulihan lingkungan, kepastian tanggung jawab hukum, serta dampaknya terhadap ribuan pekerja dan masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas perusahaan.

Dengan demikian, penegakan aturan, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.***(az)

Mungkin Anda Menyukai