PEKANBARU (Mataura.com) – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak mengejar target serapan anggaran menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Di tengah waktu efektif yang tersisa sekitar satu setengah bulan, Agung meminta setiap OPD lebih cermat dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program yang dilaksanakan harus benar-benar memiliki manfaat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, tingginya angka serapan anggaran bukanlah ukuran utama keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Agung menegaskan, setiap rupiah uang daerah harus memiliki tujuan dan hasil yang jelas. Karena itu, kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tidak perlu dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran.
“Jika ada anggaran yang tidak berdampak kepada masyarakat, jangan dihabiskan karena ini adalah anggarannya masyarakat. Kami menyampaikan anggaran harus jelas output-nya apa. Jika tidak, jangan dilaksanakan. Tapi jika berdampak langsung kepada masyarakat, kejar dan selesaikan, termasuk pengerjaan infrastruktur,” tegas Agung, Kamis (19/11/2026).
Ia bahkan menyatakan tidak mempermasalahkan apabila terdapat anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun dan akhirnya kembali ke kas daerah sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Bagi Agung, anggaran yang tersisa jauh lebih baik daripada dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak memiliki urgensi maupun manfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak masalah SiLPA daripada anggarannya dihambur-hamburkan. Kita tidak mau misalnya ada kegiatan yang hanya seremonial saja, yang tidak berdampak. Kadang masing-masing OPD, tidak semuanya juga kita bisa hadir,” jelasnya.
Penegasan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh OPD bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan menghabiskan pagu anggaran, melainkan bagaimana setiap belanja pemerintah mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, Agung meminta OPD memprioritaskan pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan warga, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur hingga program pelayanan publik yang memberikan dampak langsung.
Untuk diketahui, APBD Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru tahun 2026 mencapai Rp3,26 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp214,7 miliar dibandingkan APBD Murni 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3,049 triliun.
Besarnya anggaran tersebut diharapkan dapat dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab sehingga manfaat pembangunan benar-benar kembali kepada masyarakat Kota Pekanbaru.***(az)



